Kepala DPMPTSP Prov. Kalteng Sutoyo saat memimpin Gelar Rapat Konsolidasi Capaian Realisasi dan Target Investasi beberapa waktu lalu
DPMPTSP Prov. Kalteng – Palangka Raya – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (DPMPTSP Prov. Kalteng) Sutoyo saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/06/2025), menyampaikan berita positif terkait realisasi investasi di Kalimantan Tengah. Realisasi investasi Kalimantan Tengah pada triwulan pertama tahun 2025 mencapai 7,16 triliun rupiah, yang terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 3,30 triliun rupiah dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 3,86 triliun rupiah.
Sutoyo menyampaikan dibanding triwulan sebelumnya, yaitu triwulan keempat tahun 2024 (q-to-q), realisasi investasi tumbuh 43,50 persen dari sebelumnya 4,98 triliun rupiah. Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2024 (y-on-y), realisasi investasi di Kalteng meningkat hingga 72,04 persen. Realisasi investasi pada triwulan keempat tahun 2024 sebesar 4,16 triliun rupiah.
“Secara akumulatif, sektor primer masih terus mendominasi realisasi investasi di Bumi Tambun Bungai. Sektor pertambangan mencatatkan realisasi investasi tertinggi pada triwulan ini dengan capaian 2,72 triliun rupiah, diikuti oleh sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan 2,59 triliun rupiah, serta sektor industri makanan di angka 980,73 miliar rupiah” ujar Sutoyo.
Lebih lanjut Sutoyo menyampaikan dalam hal penanaman modal asing atau PMA, tiga sub sektor dengan realisasi investasi tertinggi berturut-turut adalah sub sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan 1,76 triliun rupiah, sub sektor industri makanan dengan 894,79 miliar rupiah, dan sub sektor pertambangan dengan 525, 61 miliar rupiah.
Sementara itu, pada sisi penanaman modal dalam negeri atau PMDN, tiga sub sektor dengan realisasi investasi tertinggi berturut-turut adalah sub sektor pertambangan dengan 2,20 triliun rupiah, sub sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan 825,43 miliar rupiah, dan sub sektor jasa lainnya dengan 434,56 miliar rupiah.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan realisasi investasi di Kalimantan Tengah pada tahun 2025 sebesar 25,93 triliun rupiah. Data realisasi investasi dihimpun dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan secara periodik oleh para pelaku usaha. Untuk kegiatan usaha yang berada dalam tahap konstruksi, LKPM disampaikan setiap enam bulan sekali. Sementara itu, untuk kegiatan usaha yang berada dalam tahap operasi produksi, LKPM disampaikan setiap tiga bulan sekali.
Sebagai informasi, Gubernur Kalimantan Tengah H. A gustiar Sabran dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo di berbagai kesempatan menyampaikan visi pembangunan Kalimantan Tengah untuk lima tahun ke depan, yaitu peningkatan harkat dan martabat masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah (manggatang utus) dengan spirit kearifan lokal dan bingkai NKRI menuju Kalteng BERKAH, Kalteng MAJU, Kalteng Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, salah satu misi yang sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal, yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru. Peran DPMPTSP Prov. Kalteng dalam meningkatkan realisasi investasi akan diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
Investasi atau penanaman modal langsung (direct investment) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Investasi menciptakan aktivitas ekonomi baru yang selanjutnya dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
“Serapan tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mendorong kesejahteraan melalui peningkatan daya beli, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Untuk pemerintah daerah, investasi dapat membantu menggerakkan perekonomian di sektor riil sehingga membantu meningkatkan penerimaan PAD dan distribusi kesejahteraan masyarakat” pungkas Sutoyo (GLP/Edt: ARF).