21 Sep 2020

RAPAT PEMBAHASAN FINALISASI STANDAR PELAYANAN SECARA VIRTUAL

Dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah melakukan rapat secara virtual dengan berbagai pihak dalam membahas finalisasi Standar Pelayanan dimaksud agar mencakup seluruh aspirasi dari masyarakat dan pihak terkait.

Adapun peserta rapat yang diundang dan hadir pada saat rapat virtual antara lain :  

  1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  3. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  4. Biro Ekonomi dan SDA Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  5. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah;
  6. BPJS Ketenagakerjaan;
  7. BPJS Kesehatan;
  8. Kantor Pajak Pratama Palangka Raya;
  9. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI);
  10. Asosiasi Pengusahaa Tambang (APTA) Kalimantan Tengah;
  11. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kalimantan Tengah;
  12. Dosen Tambang (Sdr. Hepryandi);
  13. Sdr. Sukwanto (Pelaku usaha perseorangan).

Kepala Bidang PTSP Bpk. Mohamad Ridho, S.Hut selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa kegiatan rapat virtual tersebut sebagai upaya DPMPTSP dalam memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dan hasil pendampingan dari Korsupgah KPK yang mengawal penyelenggaraan pelayananan publik pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah.

Ada beberapa masukan yang diperoleh dari berbagai pihak, antara lain terkait mekanisme dan prosedur keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, sesuainya standar pelayanan yang ditetapkan nanti dengan implementasi di lapangan, serta transparansi informasi kepada publik terkait pelayanan perizinan dan non perizinan melalui berbagai media, baik manual maupun secara elektronik/website. 

Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan disusun dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan difasiltasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses penandatanganan. 

 

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula.