17 Dec 2019

POINTER DISKUSI RAPAT ASISTENSI DAN SUPERVISI PENYELENGGARAAN PTSP PRIMA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP Prima.

Acara yang diselenggarakan di Palangka Raya, dari tanggal 11 sampai dengan 13 September 2019 tersebut dihadiri oleh pejabat dan pelaksana Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota di seluruh Kalimantan Tengah.

Dalam sesi diskusi, tercatat setidaknya ada lima pokok bahasan yang muncul dalam forum tersebut. Pertama, terkait kelembagaan PTSP di Kalimantan Tengah yang telah sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kedua, terkait pendelegasian kewenangan. Secara umum, seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin telah dilimpahkan ke Dinas PMPTSP. Namun demikian, inventarisasi harus tetap dilaksanakan guna memperbarui jenis izin dan non izin sesuai kewenangan berdasarkan perubahan regulasi yang ada.

Ketiga, terkait aplikasi penunjang. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh Dinas PMPTSP sudah mulai menggunakan aplikasi sicantik cloud untuk dapat dintegrasikan ke OSS. Hal ini sejalan dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informartika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditandatangani pada 30 Agusus 2019.

Keempat, guna mengantisipasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan PTSP, perlu dilakukan penguatan perlindungan terhadap penyelenggaraan PTSP sebagaimana langkah-langkah yang diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ, tanggal 17 Juli 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.

Kelima, terkait pemberian tunjangan khusus. Penyelenggara PTSP dapat diberikan tunjangan kinerja dengan pertimbangan: 1) PTSP sebagai entry point (pintu masuk) peningkatan investasi daerah melalui kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, 2) PTSP sebagai katalisator peningkatan Penerimaan Asli Daerah atau PAD melalui pelayanan perizinan dan non perizinan, 3) Kepala Dinas PMPTSP menerima pendelegasian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kepala daerah sehingga bertanggung jawab secara administrasi terhadap izin dan non izin yang diterbitkan, 4) PTSP menjadi garda terdepan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang bersih dan bebas KKN, 5) PTSP melaksanakan program prioritas nasional dalam mendukung peningkatan kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussines/EoDB, dan 6) Dinas PMPTSP sebagai salah satu indikator bagi pemerintah daerah di bidang pelayanan publik yang menjadi tolak ukur untuk pemberian penghargaan dan sanksi dalam memperoleh Dana Insentif Daerah (DID). (GER/2019)

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula.