
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah ini mengatur tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat 174 (seratus tujuh puluh empat) jenis izin dan non izin (126 jenis izin dan 48 jenis non izin) yang terdapat dalam Lampiran Pergub dimaksud.
Pada Bab VI Pasal 25 mengatur tentang Pelayanan Secara Elektronik, dimana dalam proses penerbitan dokumen izin dan non izin telah menggunakan aplikasi berbasis elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.
Silahkan unduh disini
LATEST POST
DPMPTSP PROVINSI KALTENG : Seluruh Pegawai Wajib Mengikuti Rapid Test Antigen
DPMPTSP PROV. KALTENG
KEWAJIBAN PELAKU USAHA : Periode Penyampaian Pelaporan LKPM Triwulan II Tahun 2020
DPMPTSP PROV. KALTENG
VIDEO CONFERENCE Bersama Direktur Wilayah II BKPM Republik Indonesia
DPMPTSP PROV. KALTENG
DAFTAR 163 IZIN PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN TENGAH YANG BERAKHIR MASA BERLAKUNYA
DPMPTSP PROV. KALTENG
RAPAT KONSOLIDASI DATA REALISASI INVESTASI MONITORING DAN EVALUASI, DIREKTORAT WILAYAH II Yogyakarta, 13 Februari 2020
DPMPTSP PROV. KALTENG
POINTER DISKUSI RAPAT ASISTENSI DAN SUPERVISI PENYELENGGARAAN PTSP PRIMA
DPMPTSP PROV. KALTENG
Login

Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula.